"Bidan berperan mengedukasi para ibu untuk memilih alat kontrasepsi yang efektif, efisien, meski akhirnya keputusan ada di tangan para ibu," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr. Emi Nurjasmi, M. Kes, saat dihubungi di Jakarta, baru-baru ini.
Atas peran bidan ini, pihaknya akan memberikan penghargaan berupa Bidan Delima Award bagi bidan yang berhasil memasang alat kontrasepsi terbanyak kepada pasangan usia subur. Dengan penghargaan ini, tambahnya, harapan paling utama ialah angka kesakitan dan kematian ibu serta anak bisa menurun dengan cepat. Upaya ini juga untuk mengejar pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015. (Baca: Bidan Delima Award Cetak Bidan Berkualitas)
Berdasarkan data IBI, dari 200 ribu jumlah bidan, hanya sekira 11 ribu orang yang berstatus bidan delima. Pada 2014 ditargetkan jumlahnya bertambah 2.000 bidan lagi sehingga ada 13 ribu bidan yang sudah mengantongi sertifikat bidan delima.
Menurut Dr Emi, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan strategi pengendalian jumlah penduduk yang efektif. Karenanya, pemerintah melalui BKKBN menggalakkan penggunaan MKJP untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
Saat ini, imbuh dia, tingkat pemakaian MKJP, seperti IUD, implan, metode operasi pria atau vasektomi, dan metode operasi wanita atau tubektomi hanya sebesar 10,6%. Capaian ini tidak lepas dari peran serta bidan sebagai ujung tombak pelayanan KB.
"Kami berharap tidak ada lagi wanita yang enggan memasang alat kontrasepsi dengan alasan malu karena ada implan yang hanya dipasang di lapisan kulit lengan tangan tanpa menyentuh rahim. Metode ini juga efektif mencegah kehamilan selama kurang lebih tiga sampai dengan lima tahun. Jelas lebih efektif dibanding implan yang dua atau tiga batang," paparnya. (Baca: Alat Kontrasepsi Implan Lebih Efektif Cegah Kehamilan)
IBI, yang merupakan mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mendukung penuh upaya pemerintah yang tengah menjalankan program implan satu batang di 10 daerah percontohan. Mulai dari Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Lampung, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, sampai Sumatera Selatan.
Adapun sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Nurdadi Saleh menyatakan, saat ini jumlah penduduk ASEAN mencapai sekitar 600 juta jiwa. Di mana jika tidak segera melakukan penanganan, pasti berefek negatif bagi kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab menekan jumlah penduduk. Salah satu upaya ialah mengevaluasi program Keluarga Berencana (KB). Dengan melihat tingkat tren angka kelahiran (TFR) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih mencapai 2,6, angka ini jauh dari target pemerintah sebesar 2,1.
"Jika tren ini tidak berubah, maka prediksinya tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai sebanyak 300 juta jiwa," ujarnya.
Nurdadi mengatakan, salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implan dan IUD yang dinilai lebih efektif dibanding pil dan suntik. "Upaya ini dibutuhkan agar pemerintah dapat mencapai kewajiban internasional pada Millennium Development Goals (MDGs)," simpulnya.
(ftr)
0 comments
Post a Comment